Pelajaran Mencontek

22 Mei 2014

Pelaksanaan Ujian Nasional semakin amburadul. Selain soal tentang tentang Jokowi muncul lagi, UN SMP ditandai dengan plagiasi Kemendikbud atas soal-soal PISA yang dikeluarkan pada 2012. Tuntas sudah kehancuran pendidikan di negeri ini. Soal yang dibuat hasil mencontek, cara mengerjakannya pun dengan mencontek. Sempurna!

Sebelum UN SMP dimulai, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh sudah gembar-gembor tidak akan muncul lagi soal tentang Jokowi atau nama politisi. Namun apatah yang bisa dilakukan bila soal sudah dicetak? Di sana-sini terdapat “penghilangan paksa” beberapa nomer soal dalam Ujian Nasional. Akibatnya, soal tidak lengkap, ada yang hilang, ada yang kurang soal. Ternyata, nama Jokowi tetap muncul juga.

Pelaksanaan UN SMP, dari sisi teknis, mulai dari persiapan soal, kualitas kertas sampai penyediaan lembar jawaban menyalahi prosedur evaluasi standar. Munculnya kembali nama Jokowi dalam Ujian Bahasa Indonesia, bisa saja dianggap sebagai politisasi Ujian Nasional, atau ada oknum tertentu yang memanfaatkan momen UN untuk kepentingan politiknya.

Terlepas dari motif politik, dari sisi psikometrik, ilmu pengukuran dan penilaian, kualitas soal tentang Jokowi sangat melecehkan daya nalar anak-anak SMP di Indonesia. Soal seperti itu mestinya untuk anak-anak kelas 5 Sekolah Dasar. Dengan kualitas soal dan pengecoh pilihan ganda yang sangat mudah, dengan sekali baca seorang anak bisa langsung menjawab mana jawaban yang benar. Bagaimana anak-anak Indonesia bisa meningkat kualitas pendidikannya bila hanya mengerjakan soal Bahasa Indonesia dengan kualitas rendah seperti itu?

Untuk meningkatkan kualitas, Muhammad Nuh juga sudah gembar-gembor bahwa dalam soal UN, akan ada soal-soal berstandar internasional, seperti PISA. Benar, M. Nuh memang menepati janjinya. Dalam soal Matematika ada beberapa soal dari PISA. Namun sayangnya, lagi-lagi kualitas soal dipertanyakan. Soal Matematika yang katanya mengacu tes PISA, ternyata sungguh-sungguh dibuat hanya dengan menjiplak dan mencontek soal yang sudah pernah dikeluarkan oleh PISA pada 2012. Soal itu adalah tentang teori Pitagoras yang diterapkan dalam konteks usaha penambahan laju sebuah kapal. Soal lain adalah tentang statistik, mengukur rerata, yang dalam versi PISA dibuat dengan model pilihan benar-salah, namun di dalam soal UN divariasi menjadi pilihan ganda. Intinya, jenis soal, pilihan jawaban dan angka-angka memiliki urutan yang semuanya sama. Lebih parah lagi, soal-soal dari PISA 2012 memiliki hak cipta, yaitu skysails yang tidak boleh ditiru. Namun, soal UN justri memakai gambar dan soal yang sama persis. Keteladanan moral dan profesional apa yang bisa kita lihat dengan cara-cara mendidik seperti ini?

Persoalan moral

Ujian Nasional hanyalah satu dari banyak kebijakan pendidikan Indonesia yang cacat secara moral. Kebijakan yang dipelopori oleh Jusuf Kalla satu dekade lalu, sampai sekarang tidak menunjukkan bukti-bukti bahwa dengan UN kualitas pendidikan kita meningkat. Yang kita lihat adalah justru kehancuran dan kerusakan moral, mulai dari perilaku mencontek sistematis, maraknya sindikat jual beli jawaban. Guru, siswa, kepala sekolah dipaksa untuk melakukan tindakan yang tak bermoral dengan cara-cara tidak mendidik untuk meloloskan siswa apapun caranya, karena UN telah melukai keadilan mereka. Ada indikasi juga bahwa soal UN tahun ini banyak yang melenceng dari kisi-kisi yang sudah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa siswa hanya dijadikan sebagai obyek kepentingan politis dengan cara mengorbankan mereka dan memperlakukan mereka secara tidak fair dan adil. Siswa dipaksa mengerjakan soal yang tidak pernah mereka pelajari.

Persoalan dalam dunia pendidikan menunjukkan bahwa sistem, struktur, kebijakan, dan policy pendidikan dari pusat sampai unit sekolah, tidak memberi tempat bagi lahirnya individu-individu yang memiliki integritas moral. Di unit sekolah, sistem katrol nilai adalah hal yang lumrah. Jual beli nilai antara orang tua dan sekolah pun menjadi hal yang biasa. Jual beli ini sudah dimulai sejak dari Sekolah Dasar, ketika orang-orang tua harus membayar “uang kursi” agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri, yang selama ini digembar-gemborkan sebagai sekolah gratis. Pungli seperti ini mencerminkan rusaknya moralitas para pelaku pendidikan sudah terjadi di tingkat akar rumput.

Mentalitas Nerabas

Plagiasi atas soal PISA dalam UN, menunjukkan logika dan cara berpikir yang serba nerabas dan jalan pintas. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita setingkat dengan dunia internasional, kita pakai soal kelas internasional. Namun, sayang, mentalitas global ini tidak disertai dengan perilaku global, yang sesungguhnya mempersyaratkan kreativitas dan inovasi. Yang dilakukan adalah jalan pintas lagi. Tinggal salin-tempel saja soal internasional, dan seolah kita sudah bisa mengklaim bahwa siswa kita sudah memiliki kualitas pendidikan tingkat internasional. Ini adalah pemikiran yang sangat naif.

Fenomena soal PISA juga menunjukkan gejala kemalasan berpikir, disertai dengan ketidakprofesionalan pengelolaan pendidikan yang akhirnya melahirkan anomali. Pendidikan yang secara per se adalah sebuah kinerja moral, menjadi sarana degradasi. Degradasi moral yang terjadi sudah seperti kanker kronis, mulai dari pelaksana di lapangan sampai pucuk pimpinan. Cacat moral dan mentalitas nerabas itu tercermin dari cara pemerintah mengelola dan menyelenggarakan UN yang justru bertentangan dengan semangat pencerdasan dan pemanusiaan.

Bangsa kita sesungguhnya memiliki banyak ahli pendidikan, psikometrik, kurikulum, manajemen, yang bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sayangnya, di antara para cerdik pandai dan profesional itu, sedikitlah yang memiliki komitmen moral tinggi. Ironisnya, jusru mereka yang masih memiliki komitmen moral tinggi, terpinggirkan jauh. Suara kritisnya hanya terdengar seperti orang yang berteriak-teriak di padang gurun.

Jelas, bahwa pemerintahan sekarang ini tidak lagi dapat diharapkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, baik secara profesional maupun moral. Kita butuh pemimpin yang tidak cacat secara moral dan memiliki komitmen moral tinggi untuk mendobrak segala kerusakan ini dari berbagai lini. Kita membutuhkan pemimpin nasional yang dapat menghadirkan orang-orang yang berteriak di padang gurun itu untuk membantu mengelola pendidikan nasional kita. Jangan sampai kita mewariskan pada generasi ini bahwa satu-satunya pelajaran yang mereka terima selama bersekolah adalah pelajaran mencontek, seolah perilaku tidak jujur dan mencontek adalah satu-satunya cara untuk bertahan menjadi manusia di zaman ini.

Doni Koesoema A. Pemerhati Pendidikan

Dimuat di KOMPAS, 21 Mei 2014