Keadilan yang Mengendap (Doni Koesoema A.)

Anggaran Kemendikbud terpangkas Rp23,4 triliun untuk Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) dengan alasan kelebihan anggaran (over budgeting). Terlepas dari apakah pengurangan ini usulan dari Kemendikbud atau ‘paksaan’ dari Menkeu, kelebihan anggaran selain menunjukkan buruknya manajemen pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) juga abainya birokrasi pada hak para guru yang sudah bersertifikasi.

Kasus guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik namun tunjangannya tidak cair banyak terjadi selama 4 tahun terakhir ini. Data yang disampaikan Nurzaman, Sekretaris Direktoral Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan jelas menunjukkan bahwa dalam dana TPG yang dipotong tersebut masih ada hak-hak guru (Kompas, 31 Agustus). Ada 33 ribu guru yang tidak berhak mendapatkan TPG karena tidak memenuhi syarat mengajar 24 jam. Ada 26 ribu guru yang tidak bisa memperoleh TPG karena tidak sesuai antara apa yang diajarkan dengan sertifikasi yang dimilikinya. Jumlah 59 ribu guru yang tidak memperoleh TPG ini semuanya sudah pernah memperoleh sertifikasi.

Para guru yang jumlahnya 59 ribuan ini umumnya masih mengajar. Mereka tidak memenuhi kuota 24 jam, bisa jadi karena struktur kurikulum 2013 yang memang tidak memungkinkan guru untuk memenuhi tatap muka 24 jam. Kecilnya jam mengajar seorang guru di unit sekolah juga bisa terjadi karena banyak sekolah mengangkat guru dengan mata pelajaran sejenis. Akibatnya, terjadi kelebihan guru dan 24 jam tatap muka tidak terpenuhi. Selain itu, ada yang tidak bisa memperoleh TPG karena terkendala persoalan linearitas, baik itu linearitas kualifikasi akademis dan sertifikasi.

Korban Kebijakan

Para guru ini sebenarnya korban kebijakan pendidikan. Sebelum pemerintah mengubah nomenklatur mata pelajaran Biologi dan Fisika di SMP menjadi IPA terpadu, mata pelajaran IPA ini diampu oleh dua guru yang berbeda, yaitu guru Biologi dan Fisika. Mereka yang mengajar di mata pelajaran ini memiliki kualifikasi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ketika proses sertifikasi terjadi, dua mata pelajaran ini telah berubah nama menjadi IPA. Maka, guru Fisika dan Biologi memperoleh sertifikasi untuk mata pelajaran IPA.

Ketika guru ini pindah ke jenjang SMA dan mengajar mata pelajaran Biologi yang memang sesuai dengan kualifikasi akademiknya, data sertifikasi mereka tidak dapat divalidasi karena kode sertifikasi mata pelajaran Biologi berbeda dengan kode sertifikasi mata pelajaran IPA SMP. Siapa yang salah di sini? Kebijakannya? Atau gurunya?

Para guru yang mengalami kasus ini, bahkan pernah datang ke Senayan untuk mencari solusi atas persoalannya. Namun, Pemerintah tidak bisa memberikan solusi. Alasannya, tidak ada aturan untuk menyelesaikan persoalan ini. Solusinya apa? Desak para guru ketika itu, dan pihak Kemendikbud dengan mudah menjawab, lebih baik guru mengajar kembali ke SMP atau ikut Pelatihan Profesi Guru (PPG) lagi.

Bila seorang guru swasta dipindah oleh Yayasan dari jenjang SMP dan dimutasi di SMA, guru tersebut hanya bisa taat. Memangnya guru yang memiliki sekolah sehingga bisa memilih seenaknya sendiri mau mengajar di mana? Lebih dari itu, mengikuti PPG lagi jelas merupakan pemborosan waktu dan uang karena sebenarnya guru ini sudah pernah mengikuti PPG. Kebijakan ini juga merugikan peserta didik yang tidak memperoleh layanan dari guru tersebut karena harus absen mengikuti PPG.

Untuk mengatasi kelebihan guru, apa yang sudah dilakukan Dirjen GTK? Bagaimana mungkin Pemerintah membiarkan sekolah-sekolah mengangkat para guru seenaknya sendiri dan tidak terdeteksi sehingga terjadi kelebihan guru? Bagaimana mungkin pemerintah mengubah kebijakan nomenklatur guru tentang nama mata pelajaran da menyertifikasi guru, namun ketika guru telah melaksanakan kewajibannya, haknya tidak diberikan?

Demikian juga dengan masalah linearitas. Mutasi guru dari Sekolah Menengah Pertama ke Sekolah Menengah Atas menjadi bermasalah karena ada perbedaan nomor sertifikasi kode mata pelajaran. Meskipun seorang guru mengampu mata pelajaran yang linear dengan kualifikasi akademisnya, namun karena guru tersebut menjalani sertifikasi di SMP dengan kode sertifikasi yang berbeda, ketika guru tersebut pindah mengajar ke SMA, seluruh proses verifikasi dan validasi terkendala karena adanya ketidaklinearan ini.

Ditemukannya endapan dana TPG di daerah terjadi bukan sekedar karena secara kebijakan Kemendikbud tidak peka dan tidak akomodatif terhadap hak guru, melainkan juga karena sistem pendataan pendidikan kita masih lemah.

Pangkalan data

Di masa lalu, para guru banyak disibukkan untuk menginput dan memverifikasi data, melalui 2 website yang mengelola guru, yaitu Padamu Negeri dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Karena muncul berbagai polemik terkait pendataan pada situs Padamu Negeri yang tidak terintegrasi dengan Dapodik, mulai 2014 dilakukan integrasi antara data-data Padamu Negeri dan Dapodik. Adanya dua data ini menunjukkan bahwa belum ada sinergi di dalam Kemendikbud sendiri.

Dapodik untuk pendidikan dasar dan menengah sebelumnya juga masih terpisah. Meskipun, sekarang ini sudah dilakukan sinkronisasi data di dua pangkalan, hilangnya sebagian besar tunjangan sertifikasi guru terjadi ketika dua pangkalan data ini belum sinkron satu sama lain. Bila ada seorang guru pindah mengajar dari SMP ke SMA, proses verifikasi data pindahan ini akan bermasalah, sebab guru harus verifikasi pindah di pangkalan data satu dan melapor ke pangkalan data yang lain. Guru sibuk harus mengurus perpindahan data yang rumit dan menyita waktu.

Bila pokok persoalannya adalah sinkronisasi data, usulan pemotongan kelebihan anggaran TPG oleh Kemendikbud kepada Menkeu jelas sebuah pilihan yang rasional pada saat target penerimaan pajak tidak tercapai. Namun, persoalan dana mengendap itu bukanlah sekedar hitung-hitungan teknis sinkronisasi data. Lebih dari situ, bagaimana komitmen Kemendikbud pada para guru yang telah melaksanakan kewajibannya, bahkan ada yang secara faktual mengajar lebih dari 24 jam, namun tetap tidak memperolah tunjangan sertifikasi? Tunjangan guru itu tidak cair bukan karena guru tidak melaksanakan kewajibannya, melainkan karena peraturan tentang sertifikasi guru telah berlaku tidak adil pada guru. Hak guru ini terpangkas karena sistem dan peraturan yang tidak akomodatif dan responsif terhadap persoalan guru.

Ungkapan Nurzaman mengindikasikan bahwa sejak 5 tahun terakhir banyak dana guru mengendap. Mereka yang sudah bersertifikasi, meskipun uangnya sudah dianggarkan, haknya tidak terbayarkan. Jadi, hak mereka tidak terbayarkan bukan semata-mata karena kesalahan para guru. Mereka menjadi korban kebijakan pendidikan yang tidak akomodatif dan abai terhadap hak guru.

Uang yang mengendap bukan sekedar tanda tidak profesionalnya birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan. Lebih dari itu, Kemendibud telah abai terhadap martabat dan hak guru. Akibatnya jelas: keadilan mereka pun ikut mengendap!

Doni Koesoema A. Pemerhati Pendidikan, Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong.

Sumber: Kompas Cetak 24 September 2016