Ekosistem Moral Pendidikan (Doni Koesoema A.)

Mewujudkan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter merupakan salah satu visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sayangnya, ekosistem moral pendidikan kita belum terbangun karena penumbuhan budi pekerti belum menyentuh pembentukan kultur sekolah sebagai komunitas moral.

Gebrakan awal Mendikbud Anies Baswedan untuk merevisi regulasi bermasalah salah satunya adalah penghapusan fungsi Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan. Kebijakan UN sebagai syarat kelulusan telah melahirkan berbagai macam kecurangan, baik individual maupun yang sifatnya terstruktur dan sistematis. Langkah ini patut diapresiasi.

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) merupakan langkah kedua untuk memperkuat regulasi pembentukan karakter di lingkungan pendidikan secara sistematis. Minimnya kemampuan dan minat baca anak Indonesia ditanggapi dengan ajakan untuk membaca 15 menit sebelum memulai pelajaran. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, para insan pendidikan (guru dan siswa) diajak untuk menggemakan lagu wajib nasional di ruang-ruang kelas dan melakukan upacara bendera. Orang tua pun diminta menghantar anak pada hari pertama masuk sekolah.

Apa yang diperteguh melalui Permendikbud No.23/2015 sesungguhnya sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah kita. Bahkan, di banyak sekolah, praksis-praksis baik itu sudah lebih maju dan lebih kaya. Namun demikian, di banyak sekolah kita, praksis pembentukan karakter yang memperkuat lembaga pendidikan sebagai komunitas moral belum banyak berkembang. Yang banyak dilakukan masih bersifat kulit luar seperti upacara bendera, 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun), menyanyikan lagu nasional, atau praksis ritual keagamaan.

Bila kita berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai komunitas moral, yang menjadi fokus adalah pembentukan roh moral individu sebagai pembelajar. Artinya, bagaimana lembaga pendidikan mampu menumbuhkan karakter individu sebagai pembelajar sepanjang hayat secara otentik, pembelajar yang memiliki visi moral dalam hidupnya. Upacara setiap minggu tidak akan berarti, kebiasaan 5S akan tanpa makna bila individu tidak tumbuh sebagai pembelajar.

Inkonsistensi Kebijakan

Lembaga pendidikan kita saat ini belum menjadi sebuah ekosistem yang menumbuhkan semangat belajar otentik, baik itu bagi para guru maupun para siswa. Contoh nyata dari tidak adanya ekosistem pembelajaran yang menjadikan lembaga pendidikan sebagai komunitas moral adalah adanya inkonsistensi kebijakan yang justru menjauhkan siswa dari proses belajar, dan guru dari proses pengajaran.

Inkonsistensi pertama adalah di satu sisi Mendikbud Anies Baswedan telah mencabut fungsi UN sebagai syarat kelulusan, namun tetap mempertahankannya sebagai syarat masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi (SMP, SMA, PT). Kebijakan ini akan tetap mempertahankan UN sebagai high-stakes testing, sehingga potensi kecurangan dan manipulasi nilai tetap akan terjadi. Akibatnya, pembelajaran akan berubah menjadi drilling dan sibuk melatih siswa mengerjakan soal begitu kisi-kisi UN dikeluarkan pemerintah. Belajar menjadi kering, teknis, dan tanpa jiwa.

Inkonsistensi kedua adalah di satu sisi, guru diberi kewenangan untuk memberikan penilaian otentik pada rapor siswa, namun di lain pihak, nilai rapor dipakai sebagai syarat kualifikasi jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri tanpa tes yang kuotanya sangat besar yaitu 50 persen. Akibatnya, konlfik kepentingan. Banyak sekolah menginflasi nilai siswanya agar siswa tersebut dapat masuk PTN tanpa tes. Logikanya sederhana, tidak ada sekolah yang tidak ingin anak-anaknya tidak lolos dalam jalur undangan PTN.

Inflasi nilai juga terjadi karena adanya kebijakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Pemahaman KKM telah jauh melenceng maksud semula. KKM saat ini dipahami sebagai nilai minimal dalam rapor. KKM ditentukan oleh sekolah. Akibatnya, banyak sekolah, terutama sekolah Negeri berlomba-lomba meninggikan KKMnya. Sekolah yang menentukan KKM untuk mata pelajaran tertentu 7, maka nilai dalam rapor siswa paling rendah adalah 7. Karena nilai rapor dipakai sebagai syarat masuk PTN jalur undangan, banyak sekolah berlomba-lomba menaikkan nilai KKM hingga tidak rasional. Bahkan, ada sekolah yang menentukan sampai 9, sehingga nilai siswa untuk mata pelajaran tertentu minimal 9.

Kebijakan KKM yang sudah di luar nalar ini diperkuat lagi dengan aturan bahwa agar siswa dapat mengikuti Ujian Nasional, semua mata pelajaran harus tuntas. Artinya, siswa tidak akan dapat terverifikasi sebaga peserta UN bila masih ada nilainya yang di bawah KKM yang ditentukan oleh sekolah. Karena itu, mau tidak mau, semua guru akan memberikan nilai minimal KKM bagi siswa kelas akhir agar siswa dapat mengikuti UN. Kalau nilai KKM-nya 9, guru akan tutup mata memberikan nilai 9 dalam rapor meskipun faktanya kemampuan siswa tersebut jauh di bawah 9.

Bagaimana bila siswa dalam kenyataan sehari-hari kemampuannya sesungguhnya tidak layak dapat 9? Pemerintah menganjurkan kebijakan remedial. Kebijakan ini sesungguhnya baik, karena remedial adalah berupa pengayaan pada materi yang kurang. Namun, faktanya adalah guru sekedar memberi penugasan-penugasan atau pengerjaan ulang soal-soal ulangan yang pernah diberikan guru. Bila sudah melakukan remedial, siswa sudah dapat nilai minimal KKM.

Kebijakan remedial kontraproduktif. Faktanya, justru para siswa semakin malas. Belum ulangan sudah bertanya pada guru kapan remedial. Yang menjengkelkan bagi guru, sudah tidak belajar, malas, saat diminta remedial siswa tidak datang, atau tidak mengerjakan dengan baik. Namun akhirnya guru harus memberi nilai minimal KKM. Bila nilai di bawah KKM, siswa tersebut tidak boleh mengikuti UN. Guru berada dalam tekanan kepala sekolah bila memberikan nilai di bawah KKM, apalagi untuk siswa kelas 3.

Sikap yang acuh tak acuh ini pun tak dapat dinilai secara objektif dan otentik karena ada kebijakan lain tentang penilaian sikap. Nilai sikap dikaitkan dengan kelulusan/kenaikan yaitu minimal B. DI bawah B, siswa tersebut tidak akan lulus. Akibatnya, guru tutup mata, beri saja B. Fakta ekstremnya adalah betapapun nakal, kurangajar dan banyak melakukan pelanggaran, siswa ini dalam penilaian sikap akan memperoleh nilai B. Ekosistem moral pendidikan tidak terjadi!

Rantai kebijakan pendidikan, mulai dari remedial, KKM, syarat rapor semester 3,4,5 untuk seleksi masuk Perguruan Tinggi jalur undangan tanpa tes, dan syarat nilai Ujian Nasional, dan kriteria penilaian sikap, telah membuat lembaga pendidikan kita gagal membentuk semangat pembelajar. Bahkan, ekosistem moral pembelajar tidak terbentuk karena masing-masing kebijakan ini sama sekali tidak mendorong proses pengajaran dan pembelajaran yang otentik.

Kemendikbud harus berani merombak dan merevisi kebijakan pendidikan yang inkoheren dalam rangka melahirkan sekolah sebagai komunitas moral yang fokus pada penumbuhan semangat pembelajar yang otentik. Caranya adalah dengan menghapuskan konsep KKM, merevisi kriteria penilaian sikap, menghilangkan kebijakan jalur seleksi masuk PTN undangan tanpa tes dengan kuota 50 persen, dan melepaskan UN sebagai syarat untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya dan merevisi penilaian sikap.

Mewujudkan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter hanya mungkin bila kemendikbud berani merevisi berbagai kebijakan pendidikan yang kontraproduktif bagi lahirnya ekosistem moral pendidikan yang bermakna.

Doni Koesoema A. Pemerhati Pendidikan, Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong.

Sumber: Kompas