Akses Universitas (Doni Koesoema A.)

Bank Dunia sudah lama menyimpulkan adanya korelasi tinggi antara persentase populasi penduduk yang memiliki gelar sarjana dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Bank Dunia, 1996). Akses masuk ke universitas seharusnya dibuka secara adil dan merata. Sayangnya, sistem seleksi masuk perguruan tinggi kita masih jauh dari rasa keadilan.

Sistem seleksi masuk perguruan tinggi kita bukan saja berlaku tidak adil, melainkan dalam kebijakannya juga memakai pola pikir irasional, membuka peluang ketidakjujuran, dan belum memiliki keberpihakan pada mereka yang tersingkirkan secara ekonomi maupun budaya.

Tiga Jalur

Saat ini Sistem Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah dimulai. Di Indonesia, ada tiga jalur di mana seseorang bisa masuk ke Perguruan Tinggi. Jalur pertama adalah yang sekarang ini sedang berlangsung, yaitu jalur undangan, atau sering disebut dengan SNMPTN. Jalur undangan lebih banyak mempergunakan nilai rapor dan nilai-nilai lain sebagai bahan pertimbangan. Jalur kedua adalah jalur tertulis yang disebut dengan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Yang terakhir adalah jalur mandiri, yaitu seleksi tertulis plus kriteria lain, tergantung kebijakan PT, bagi mereka yang tidak lolos SBMPTN. Biasanya, seleksi jalur mandiri hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki uang, karena biaya masuknya mahal.

Tahun ini, kuota SNMPTN dikurangi 10 persen dari tahun lalu, sehingga kuotanya menjadi 40 persen. Jalur tulis tetap 30 persen. Jatah kuota 10 persen dari jalur undangan dialihkan ke jalur mandiri. Kebijakan ini secara transparan menunjukkan keberpihakan PT pada orang-orang kaya, karena jalur mandiri biasanya diisi oleh mereka yang mampu membayar mahal untuk masuk ke Perguruan Tinggi secara mandiri.

Chua (2003), dalam risetnya menyatakan bahwa kesejahteraan karena perbedaan tingkat pendidikan tidak terdistribusi secara proporsional, melainkan hanya menguntungkan kelompok orang kaya dan menyingkirkan kelompok lain. Analisis Chua ini justru malah diafirmasi oleh Kemenristek Dikti dengan mengalihkan kuota SNMPTN untuk jalur mandiri. Orientasi ekonomis PT sangat terlihat dari kebijakan ini.

Masalah integritas

Sistem seleksi kita juga membuka peluang adanya inflasi dan manipulasi nilai. Dengan adanya sistem undangan yang besarnya 40 persen di mana siswa tidak perlu melalui tes tertulis, potensi kecurangan ada di sekolah. Kita tahu, di sekolah-sekolah kita, untuk Ujian Nasional saja masih banyak terjadi kecurangan. Dengan adanya jalur undangan di mana nilai rapor menjadi kriteria, banyak sekolah berusaha menaikkan nilai siswa secara sistematis, melalui penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sehingga para siswa mereka dapat lolos masuk ke PT.

Kecenderungan ini sesungguhnya di masa depan akan merusak kualitas Perguruan Tinggi itu sendiri karena para siswa yang lolos adalah mereka yang nilainya sudah diinflasi, sehingga tidak menunjukkan realitas sesungguhnya tentang kemampuan siswa. Kebijakan seleksi masuk telah membuka peluang potensi disintegritas moral di kalangan pendidik. Inflasi ini seringkali menjadi modus, bahkan sejak siswa berada di kelas X.

Melawan Akal

Sistem seleksi jalur undangan melawan akal sehat dan tidak adil. Sistem proporsi berdasarkan akreditasi sekolah, meskipun tampaknya baik, namun sesungguhnya didasari pola pikir yang tidak logis dan sesat. Sekolah dengan akreditasi A memperoleh kuota 70 persen, B 50 persen, C 25 persen dan tidak terakreditasi hanya memperoleh kuota 10 persen. Pemikiran ini sesat karena menyimpulkan kualitas individu dari kualitas lembaga. Dalam ilmu logika, ini disebut dengan genetic fallacy, di mana seseorang itu dianggap tidak berkualitas, tidak kredibel, dan tidak dapat dipercaya, karena asal usulnya, baik itu karena ras, agama, sosial, atau lembaga di mana ia berasal.

Pemikiran tidak logis ini juga terjadi ketika Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) dipakai sebagai pertimbangan masuk perguruan tinggi. Siswa dengan nilai tinggi namun sekolahnya memiliki integritas rendah, bisa jadi tidak lolos dalam seleksi karena kualitas sekolahnya. Kebijakan sesat pikir karena menganggap bahwa sekolah yang indeks integritasnya rendah, otomatis seluruh siswanya tidak jujur. Padahal, SNMPTN adalah seleksi individu, bukan seleksi lembaga pendidikan!

Seleksi masuk PT juga mendiskriminasi dan tidak adil ketika karena menghukum individu yang tidak bersalah. Bila ada lembaga pendidikan terbukti memanipulasi nilai, maka lembaga pendidikan itu akan dihapus dari daftar SNMPTN tahun berikutnya, sehingga siswa kelas XI yang tidak bersalah tertutup aksesnya untuk melaju ke PTN melalui jalur SNMPTN tahun depan. Demikian juga ketika ada siswa yang sudah menerima undangan SNMPTN namun kemudian membatalkannya, maka yang menerima akibat adalah adik kelasnya. Pola pikir ini sangat tidak rasional, tidak logis, tidak adil, dan sesungguhnya melanggar hak individu dalam memperoleh akses pendidikan.

Seleksi masuk perguruan tinggi seharus memakai kriteria keadilan, objektivitas dan keadilan dengan lebih mengutamakan kalangan miskin, namun memiliki kapasitas dan kemampuan. Kuota jalur undangan harusnya hanya 5 persen, karena ini merupakan cerminan dari kandidat mahasiswa terbaik, berbakat dan istimewa dalam hampir seluruh populasi dalam kurva normal, 85 persen untuk bersaing secara adil dan meritokratis melalui seleksi tertulis oleh lembaga independen, dan 10 persen siswa untuk jalur mandiri yang mencerminkan persentasi rata-rata orang kaya dalam seluruh populasi. Dalam kuota 85 persen ini, harus ada kuota kebijakan afirmatif untuk daerah-daerah khusus sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia ini bisa ditingkatkan.

Perguruan Tinggi kita tidak akan bermutu bila sistem seleksi kita masih memberi ruang bagi berbagai bentuk ketidakjujuran, tidak logis, dan tidak adil. Universitas harusnya mendorong tegaknya integritas moral pendidik, menjadi contoh dipraktikkannya penalaran yang jernih dan logis, serta menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan keadilan bagi mereka yang miskin dan tersingkirkan.

Doni Koesoema A. Pemerhati Pendidikan, Pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong.

Sumber: Kompas