Pengendalian Mutu Pendidikan

Opini Kompas, 13 November 2013

Opini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh berjudul “UN, Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan” (Kompas, 23/10) mencoba berargumentasi, yang sifatnya defensif, untuk menjelaskan mengapa Ujian Nasional harus jalan terus, bukan menanggapi argumentasi inti terkait Ujian Nasional yang selama ini dikritik masyarakat

sebagai salah satu biang kerok mengapa kuaitas pendidikan nasional kita tidak kunjung bangkit.

Satu hal penting yang tidak dibahas (atau diakui?) Mendikbud adalah dampak masif yang sifatnya merusak seluruh sendi dan dinamika pendidikan nasional akibat kebijakan UN. Alih-alih membahas persoalan substansial, opini Mendikbud tentang UN sebagai upaya pengendalian mutu pendidikan merupakan sebuah sikap ketertutupan dan enggan terbuka pada masukan serta tawaran alternatif sistem evaluasi pendidikan sebagai pengendali mutu pendidikan.

Logika Pabrik

Logika Mendikbud tentang proses pendidikan, tampaknya masih berdasarkan asumsi lama, yaitu proses pendidikan ala pabrik. Karena itu, yang dibahas dan diasumsikan dalam proses pendidikan adalah seperti seorang mengendalikan sebuah barang komoditas, bukan pendidikan manusia.

Kalau kita mengasumsikan siswa sebagai bahan mentah, dan guru sebagai alat produksi, ketika alat produksinya standar, otomatis hasilnya akan standar. Katakanlah, kalau seluruh guru telah memperoleh sertifikasi, otomatis, berdasarkan logika di atas, hasil produk dari bahan mentah dalam bentuk apapun akan sama. Untuk menentukan kualitas keluaran produk atas kinerja guru itulah dibuatlah UN sebagai pengendali mutu. Mutu terjadi ketika keluaran minimal selaras dengan standar yang ditentukan. Yang tidak sesuai standar, dianggap cacat produksi dan di-reject!

Sesederhana begitukah pemikiran Mendikbud tentang pendidikan manusia Indonesia? Apakah Mendikbud tidak melihat keragaman budaya, kekayaan seni, kedalaman nilai, serta kebutuhan masing-masing dunia pendidikan di berbagai daerah di Indonesia? Apakah Mendikbud tidak melihat bahwa bermain-main dengan kebijakan pendidikan merupakan sebuah perjudian atas nasib anak-anak Indonesia di masa depan? Kita tentu tidak mengharapkan bahwa kebijakan UN akan memakan banyak korban, baik yang merasa ditolak, di-reject sebagai cacat produksi, atau bahkan me-reject-kan diri melalui tindakan bunuh diri.

Bukan Zero Sum

Para pengkritik kebijakan pendidikan memiliki niat baik untuk memajukan bangsa ini. Dan ini mesti dilihat oleh Mendikbud sebagai kekayaan pemikiran bangsa ini. Pendidikan adalah urusan publik, dan karena itu, pemikiran masyarakat di mana tentu saja ada unsur subyaktifnya, tentang pendidikan nasional perlu diterima dengan keterbukaan akal, budi, dan hati, serta kemampuan untuk merefleksi diri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kritikus pendidikan sedang bermain “zero sum games” seperti diiklankan oleh Kemdikbud baru-baru ini.

Masyarakat meminta Ujian Nasional dihapuskan tidak berarti bahwa seluruh kebijakan pendidikan yang dilakukan Kemdikbud adalah salah. Masyarakat yang melihat Indonesia dan warga negara sebagai sebuah kebhinekaan, keragaman, menganggap bahwa Ujian Nasional dengan ciri-ciri seperti sekarang ini tidak tepat dipergunakan dalam konteks keindonesiaan, bahkan sebagai sebuah upaya kendali mutu.

Jalan Lain

Masih ada banyak alternatif lain bagi pengendalian mutu pendidikan tanpa harus mengorbankan dan memandulkan proses pendidikan yang sejatinya menyenangkan, menumbuhkan kreatifitas, dan menjadi sumber bagi penghayatan akan nilai-nilai  moral yang sekarang ini sangat langka terjadi pada bangsa ini dengan tetap memaksakana agar UN jalan terus. Apa saja jalan-jalan lain yang bisa kita ekplorasi?

Pertama, asumsi proses pendidikan dengan logika pabrik harus dihapus, karena memang tidak sesuai dengan hakikat proses pendidikan itu sendiri. Yang kita didik adalah manusia, karena itu, proses pendidikan harus memanusiakan, bukan menstandarkan manusia menjadi sama satu sama lain.

Ketika logika pabrik dihapus, kita akan melihat bahwa yang dididik para guru adalah manusia, individu dengan keunikan pribadinya. Proses pendidikan mestinya mengarahkan dan mengembangkan kekayaan individu.

Dari segi proses pendidikan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah mengamanatkan sebuah proses pendidikan yang berpusat pada anak. Kurikulum 2013 hanyalah menegaskan apa yang gagal dilakukan dalam KTSP. Di sini, kendali mutu pendidikan dari sisi proses berada di tangan guru, sebagaimana diamanatkan dalam UU Sisdiknas.

Evaluasi pendidikan sebagai kendali mutu oleh guru pun perlu dilakukan dengan prinsip penghargaan terhadap kebhinekaan. Ada berbagai macam cara evaluasi dalam pendidikan yang bisa dipakai, seperti observasi lapangan, portfolio, diskusi kelompok, kunjungan, laporan, wawancara, unjuk kinerja, baik manual maupun mempergunakan IT, rubrik, penilaian rekan sebaya, presentasi, produk, dan lain-lain. Guru di setiap jenjang, mulai dari SD, SMP dan SMA, harus diberi kewenangan dan difasilitasi kemampuannya untuk melakukan evaluasi seperti ini. Jadi, kendali kualitas pendidikan bisa dilakukan oleh guru dengan berbagai macam cara di setiap tingkat. Kalau guru kurang memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi, tugas pemerintahlah untuk memfasilitasi agar mereka semakin terberdayakan sebagai guru yang profesional.

Kedua, sebagai pemegang tanggungjawab pendidikan di negeri ini, Kemdikbud perlu melaporkan kepada publik tentang kinerjanya, bahwa apa yang sedang mereka lakukan adalah mencerdaskan bangsa. Karena itu, kebijakan yang memberi ruang pada pejabat, birokrat, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk berlaku tidak jujur, seperti kebijakan UN, perlu dihilangkan.

Untuk itu, Kemdikbud perlu memiliki sistem kendali mutu untuk melihat bahwa anak-anak di Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang sama, sehingga kemampuan mereka paling tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk hidup wajar dan bermartabat sebagai manusia di masa depan. Bagaimana sistem kendali mutu untuk keluaran itu dilakukan?

Evaluasi pendidikan untuk pemetaan mutu ini bisa dilakukan dengan melakukan ujian sumatif di beberapa level kelas dengan mengujikan beberapa mata pelajaran yang ingin dinilai, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, Sains, dan Ilmu Sosial. Ujian ini tidak harus dilakukan di akhir tahun ajaran, dan juga tidak perlu dilakukan setiap tahun. Ujian sumatif pemetaan ini dapat dilakukan untuk kelas IV, kelas VII, dan Kelas XI di mana kompetensi atas penguasaan materinya telah ditetapkan secara standar oleh Pemerintah, tidak seperti UN di mana pemerintah setiap tahun harus mengeluarkan peraturan khusus terkait kisi-kisi UN. Dengan situasi normal, wajar, tanpa ancaman, dan menjadi bagian dari proses pendidikan, diharapkan evaluasi pemetaan ini dapat memotret secara nyata bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia.

Untuk menjamin bahwa para siswa memiliki kualitas yang dibutuhkan sebelum memasuki Perguruan Tinggi, perlu diberikan semacam ujian matrikulasi untuk siswa, yang akan membantu mereka menentukan penjurusan di Perguruan Tinggi, maupun Politeknik. Ini bukan ujian kelulusan, karena kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh sekolah. Dengan evaluasi seperti ini, siswa akan lebih terarahkan ketika masuk ke Perguruan Tinggi sesuai dengan bakat dan minatnya.

Ketiga, akreditasi sekolah berdasarkan praksis. Peningkatan kualitas pendidikan bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas supervisi sekolah sebagai lembaga dengan lebih fokus pada praksis yang terjadi, bukan sekedar supervisi administrasi seperti yang selama ini terjadi. Akreditasi yang berdasarkan pada praksis pembelajaran di kelas, mesti menjadi fokus ketimbang penilaian administratif tentang RPP, sarana prasarana, kualifikasi guru yang sifatnya sangat administratif. Akreditasi sekolah yang baik, akan membantu mengendalikan mutu pendidikan.

Percayai Guru

Pemerintah perlu belajar menaruh kepercayaan kepada guru dan sekolah untuk menjaga kualitas pendidikan mereka, serta memfasilitasi bagaimana mereka dapat berkembang secara terus menerus. Sekolah yang tidak bermutu akan ditinggalkan masyarakat. Alumni yang tidak berkualitas tidak akan bisa masuk ke Perguruan Tinggi yang baik. Tentu, akan lebih baik, ketika Pemeritah bisa memastikan bahwa setiap lulusan SMA dapat memasuki Perguruan Tinggi atau Politeknik yang mereka pilih. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Ke depan, masyarakat tentu berharap bahwa anak-anak mereka akan mudah memperoleh akses ke Pendidikan Tinggi Universal (PTU).

Hanya dengan kebijakan pendidikan yang kita desain dengan baik, serius, mendasarkan diri pada pengalaman di lapangan, dilandasi dengan niat hati yang tulus dan keterbukaan untuk mengembangkan bangsa ini, kita berharap akan dapat menjadi bangsa yang besar.

Doni Koesoema A. Pemerhati Pendidikan